BELUM terlalu lama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan produksi ikan secara nasional berlimpah. Sejak pemerintah bersikap tegas menangkap dan menenggelamkan kapal ilegal di perairan Indonesia, produksi dan ekspor ikan tak lagi kalah dibanding negara-negara tetangga. Ironisnya, kementerian ini pekan lalu justru mengumumkan telah membuka izin impor ikan secara terbatas untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan ikan. Defisit pasokan ikan yang kontradiktif dengan jumlah ikan di laut yang berlimpah menunjukkan ada yang salah selama ini. Sebagai negeri dengan dua pertiga luas wilayah berupa laut, Indonesia semestinya mampu mencukupi kebutuhan konsumsi dan industrinya sendiri. Impor ikan tertentu yang tak ada di perairan Nusantara memang diperlukan.

Tapi sangat aneh jika, misalnya, Bitung, Sulawesi Utara, yang selama ini dikenal sebagai Kota Cakalang, harus memenuhi kebutuhan industri pengolahannya dengan cara mengimpor cakalang. Angka-angka yang disodorkan Kementerian tentang izin pemasukan hasil perikanan atau impor ikan untuk sepuluh jenis komoditas memperlihatkan bahwa total izin impor selama Januari-April tahun ini mencapai volume yang tinggi: 86 ribu ton. Secara umum, Kementerian menyebutkan impor ikan hanya 2,1 persen dari total produksi nasional. Menurut Kementerian, kebijakan impor ini merupakan solusi jangka pendek. Pangkal soalnya adalah belum siapnya sistem rantai dingin pasokan bahan baku untuk menampung produksi ikan yang berlimpah. Tanpa sistem gudang pendingin, ikan tangkapan tak bisa dipasok ke pusat pengolahan yang tersebar dan berjarak jauh dari daerah produksi ikan. Untuk mengejar kebutuhan gudang pendingin, Menteri Susi pada awal tahun lalu telah mengizinkan pengusaha asing memiliki hingga 100 persen saham perusahaan gudang pendingin. Tapi kebijakan itu tak mampu mengejar kebutuhan industri. Semangat Menteri Susi membasmi pencurian ikan selayaknya dibarengi dengan perbaikan sistem secara menyeluruh.

Kebijakan moratorium kapal eks asing dan larangan bongkar-muat hasil tangkapan ikan di tengah laut, misalnya, patut dipuji karena telah memotong mata rantai pencurian ikan. Selama ini, transshipment dipakai para pencoleng sebagai dalih untuk membawa kabur hasil tangkapan. Larangan terhadap praktek ini memaksa penangkap ikan membawa hasil tangkapannya ke darat sesuatu yang diharapkan dapat menumbuhkan industri olahan. Tapi ekses larangan membuat repot nelayan. Dengan kebijakan itu, mereka yang mencari ikan hingga ke tempat yang jauh harus pulang ke darat dulu untuk bongkar-muat sesuatu yang memakan waktu dan biaya. Pemerintah tampaknya perlu segera memperbanyak kapal penjemput agar larangan transshipment tidak menjadi bumerang bagi industri perikanan nasional. Pemerintah harus konsisten menjaga laut: mencabut larangan transshipment seperti diusulkan sebagian pengusaha hanya akan menyenangkan para pencoleng. Bersikap tegas dalam penegakan hukum di laut, Menteri Susi tak boleh mengabaikan keberlangsungan industri. Keduanya harus berjalan beriringan. Para pembantu Menteri yang selama ini memiliki perhatian penuh pada praktek tata kelola pemerintahan yang baik harus diperkuat. Mereka patut mendapat perspektif lain tentang bagaimana memberi solusi jangka panjang pada terjaminnya pasokan ikan untuk kebutuhan konsumsi dan industri.

Website : kota-bunga.net

SANGAT menyedihkan bila polisi justru memberi contoh buruk dalam proses penegakan hukum. Seorang ajudan dan tiga pengawal Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman yang sudah dua kali menolak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi itu memperburuk citra Korps Bhayangkara: menambah panjang barisan penegak hukum yang justru tidak taat hukum. KPK akan memeriksa keempat polisi sebagai saksi kasus Doddy Aryanto Supeno, Direktur PT Dunia Kreasi Keluarga, yang disangka menyuap Sekretaris dan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution. Dari penangkapan Doddy dan Edy pada 20 April lalu, KPK menduga kasus ini ada kaitannya dengan Nurhadi.

Dugaan ini semakin kuat setelah dalam penggeledahan kantor dan rumah Nurhadi ditemukan tiga koper berisi uang Rp 1,7 miliar dan dokumen daftar perkara. Kesaksian empat polisi itu sangat penting. Merekalah kunci untuk membuka dugaan keterlibatan Nurhadi. Empat polisi itu bertugas menjaga rumah Nurhadi. Kalau benar dugaan bahwa Doddy Aryanto berkunjung ke rumah Nurhadi, tentu ajudan dan pengawal Nurhadi itu mengetahui kejadian tersebut. Sampai akhir pekan lalu, Nurhadi mengaku tak mengenal Doddy dan tak terlibat rasuah. KPK jelas memerlukan keterangan empat polisi itu untuk menguji kebenaran kesaksian Nurhadi. Seandainya Nurhadi kelak terbukti pernah menerima seorang tersangka seperti Doddy di rumahnya, itu jelas masalah yang lebih serius dari sekadar pelanggaran etika.

Soalnya, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2010 tentang aturan penerimaan tamu jelas melarang aparat pengadilan menerima tamu dari pihak atau yang berkepentingan dengan suatu perkara yang belum, sedang, atau sudah diperiksa dan diputus. Aturan yang ditujukan kepada aparat pengadilan itu seharusnya tidak mengecualikan semua pejabat Mahkamah Agung—lembaga yang mengeluarkan surat larangan itu. Semua dugaan pelanggaran ini memang perlu pembuktian. KPK mesti lebih gigih mencari bukti dan kesaksian, apalagi terlihat jelas usaha untuk mempersulit pengusutan kasus ini. Royani, anggota staf Panitera Mahkamah Agung yang selama ini menjadi sopir Nurhadi, tiba-tiba seperti lenyap ditelan bumi ketika KPK memanggilnya sebagai saksi. Empat polisi yang bertugas mengawal Nurhadi juga tak lagi berada di Jakarta dan rupanya dipindahtugaskan ke Poso, Sulawesi Tengah, pada akhir Mei lalu. Padahal surat panggilan untuk mereka sudah diserahkan penyidik KPK kepada Kepala Kepolisian RI, Kepala Brimob, dan dititipkan kepada Nurhadi, pada pertengahan Mei. Pemindahan empat polisi itu jelas bukan kebetulan semata.

Tak mungkin juga para pejabat tinggi kepolisian tidak mengetahui bahwa KPK sedang meminta empat polisi itu bersaksi. Kepolisian perlu secepatnya menghadirkan keempat polisi agar tidak terkesan merintangi jalannya pemeriksaan kasus ini. Jangan sampai KPK harus “menjemput paksa”. Mereka bisa kena pasal tindak pidana bila kelak juga menolak bersaksi di pengadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur, orang yang menolak panggilan sebagai saksi perkara pidana di pengadilan bisa dikenai hukuman penjara paling lama sembilan bulan. Dengan memerintahkan empat polisi itu bersaksi, kepolisian sesungguhnya berkesempatan membantu KPK memberantas dugaan adanya ”mafia” di Mahkamah Agung. Tapi, bila terbukti kepolisian sengaja meminta keempatnya menghindar dari pemeriksaan hukum, itu saja sudah merupakan pelanggaran hukum yang serius.